Termasuk Rangkuman Eksekutif Studi Penilaian: Integrasi Perekonomian ASEAN beserta dampaknya terhadap Pekerja dan Serikat PekerjaWorkshop ASETUC mengenai integrasi perekonomian ASEAN beserta dampaknya terhadap Pekerja dan Serikat Pekerja
Setengah hati karena pengaturan dalam UU BPJS tidak tuntas. UU BPJS tidak bisa langsung membubarkan keempat BUMN tersebut maupun mengoperasikan BPJS. Untuk berfungsi, UU BPJS harus dilengkapi dengan delapan Peraturan Pemerintah, tujuh Peraturan Presiden, dan lima Peraturan BPJS. Perintah transformasi kelembagaan diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Selanjutnya, tata cara transformasi…
Himpunan Peraturan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 1
This Guidebook is designed to be used by planners, policy-makers and stakeholders in countries that are considering the introduction of social health insurance as a replacement for or supplement to existing financing mechanisms for health care. The first law leading to a comprehensive social health insurance system was introduced in Germany more than 100 years ago. Over time, health financing s…
People all over the world depend on having access to health services for maintaining their health or for their survival. It is crucial therefore that they are able to afford the treatment they need. Payments for health care push anestimated 100 million people into poverty every year. Functioning social health protection systems could prevent this. They entitle people to access the health serv…
Jurnal feminis kiprah selama 20 tahun
Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 101 of 2012. Concerning of the Beneficiaries of Health Insurance Contribution Subsidy
Rangkuman dan Rekomendasi Seminar TRansformasi BPJS dan Permasalahannya pada 21 Februari 2012.Dilengkapi dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Untuk melaksanakan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN) dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diperlukansinergi dari berbagai peta jalan yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan, DJSN, PT AskesIndonesia, dan PT Jamsostek, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Untukitu, disusun Peta Jalan …
Buku ini membahas tentang demokratisasi di Indonesia pada masa pasca Orde Baru. Disusun berdasarkan hasil lokakarya yang menampilkan para pakar politik Jerman dan Indonesia, buku ini membahas berbagai aspek politik, partai politik, konstitusi