Politik braucht klare Orientierung. Nur wer die Ziele seines Handelns eindeutig benennen kann, wird sie auch erreichen und andere dafuer begeistern. Daher fragt dieses Lesebuch “Geschichte der Sozialen Demokratie”. Was zeichnet die Geschichte der Sozialen Demokratie aus? Wo liegt ihr Urspung? Was waren praegende Wegmarken? Wohin fuehrt ihr Weg im 21. Jahrhundert?
Politic needs clear Orientation. Only those who are able to state their goals clearly will achieve them and inspire others. In keeping with this, this reader on Globalization and Social Democracy examines how the basic values of social democracy can be realized in a globalised world? What are the global challanges and opportunities? How can globalisation be organised so that it has a social ori…
Himpunan Peraturan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2
Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2011. Concerning of Social Security Administering Body
Buku Paham SJSN mengulas dengan lengkap dan ringkas informasi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Buku ini disusun berdasarkan peraturan perundangan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Buku Paham SJSN adalah kompendium untuk menuntun para pemangku kepentingan SJSN dalam bergotong-royong membangun SJSN.
Politik butuh orientasi yang jelas. Hanya mereka yang secara jelas bisa mengungkapkan tujuan-tujuan kegiatannya, akan mampu mencapainya dan membuat yang lain ikut bersemangat. Karena itu, buku bacaan “Negara Kesejahteraan dan Sosdem”ini mempertanyakan apa keterkaitan antara Negara Kesejahteraan dan Sosdem? Apa arti keadilan dalam kebijakan sosial? Apa saja peran nilai-nilai dan hak-hak dasa…
Termasuk Rangkuman Eksekutif Studi Penilaian: Integrasi Perekonomian ASEAN beserta dampaknya terhadap Pekerja dan Serikat PekerjaWorkshop ASETUC mengenai integrasi perekonomian ASEAN beserta dampaknya terhadap Pekerja dan Serikat Pekerja
Setengah hati karena pengaturan dalam UU BPJS tidak tuntas. UU BPJS tidak bisa langsung membubarkan keempat BUMN tersebut maupun mengoperasikan BPJS. Untuk berfungsi, UU BPJS harus dilengkapi dengan delapan Peraturan Pemerintah, tujuh Peraturan Presiden, dan lima Peraturan BPJS. Perintah transformasi kelembagaan diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Selanjutnya, tata cara transformasi…
Himpunan Peraturan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 1
This Guidebook is designed to be used by planners, policy-makers and stakeholders in countries that are considering the introduction of social health insurance as a replacement for or supplement to existing financing mechanisms for health care. The first law leading to a comprehensive social health insurance system was introduced in Germany more than 100 years ago. Over time, health financing s…