Negara memang cenderung ambivalen dalam menyikapi konflik antara buruh dengan majikan. Di satu sisi ia mengakui adanya konflik yang tak terhindarkan, namun di satu sisi lain ia menghindar untuk mengambil posisi. SIstem hukum perburuhan pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk menertibkan konflik antara buruh dan majikan ke dalam sebuah sistem rasionalitas legal.
Peran dari sistem pengadilan dalam penyelesaian perselisihan perburuhan adalah sebuah bagian penting dari sistem baru tersebut. Pengadilan Hubungan Industrial yang baru pada tingkat Mahkamah Agung dan pengadilan Negeri memiliki sebuah peran utama untuk memastikan sistem yang baru ini berfungsi secara tepat.
Discussion Paper No.2Jakarta, Mei 2004Oleh kalangan buruh dan serikat buruh, Paket 3 UU Perburuhan ini dinilai sebagai produk hukum cerminan kekalahan kedaulatan negara terhadap otoritas modal dalam mengatur relasi perburuhan
Discussion Paper No.5Jakarta, November 2007Oleh kalangan buruh dan serikat buruh, Paket 3 UU Perburuhan ini dinilai sebagai produk hukum cerminan kekalahan kedaulatan negara terhadap otoritas modal dalam mengatur relasi perburuhan
Isu upah memang isu panas sejak dulu. Dan hari ini, penentuan upah minimum di daerah adalah medan perang paling nyata bagi buruh. Tidak hanya merupakan isu yang paling dasar dari relasi buruh dengan majikan, tapi juga lebih kompleks lagi...
Buku ini adalah buku teks hukum perburuhan. Buku ini mengajak pembaca melihat lebih jauh bagaimana aturan- aturan hukum perburuhan tersebut berinteraksi di dalam dinamika masyarakat...