Book
Merebut legitimasi hak publik! untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, pengawasan dan evaluasi anggaran di Samarinda dalam sebuah peraturan daerah yang mengatur transparansi anggaran.
Di antara sekian banyak fenomena korupsi yang ada, maka KORUPSI POLITIK (political corruption) di lembaga perwakilan rakyat (DPR atau DPRD I dan II) sungguh paling berbahaya. Karena dari sanalah berpangkal kebocoran anggaran negara dalam jumlah tidak terbatas. Bahkan, melalui mekanisme yang tertutup para politisi kagetan itu dapat melegalkan praktek korupsi, dengan alibi demi memenuhi aspirasi rakyat. Padahal;, rakyat tidak pernah memberi mandat mereka untuk menghambur-hamburkan dana publik demi kepentingan pribadi dan kelompok.(see full in book...)
No other version available