Kertas Kerja No.1/2005Keikutsertaan Indonesia di dalam forum internasional semacam kawasan perdagangan bebas ASEAN dan WTO sudah dilakukan sejak masa orde baru. Dinamika kawasan dan internasioanl yang semakin mengarah pada proses globalisasi danpenyatuan kawasan menjadi faktor pemicu Indonesia untuk andil dalam setiap forum,baik di tingkat regional maupun internasional.
This report has two main aims, the first of which is to present major trends in employment and social conditions in the world’s most populuos and dynamic region, second is to contribute to the development of internationally comparable.
Division of Labour and Co-operation between Regional and Global Security ArrangementsA Join International Workshop by the FES and Stiftung Wissenschaft und PolitikEbenhausen, April 6-8, 2000
Die Umsetzung der Kernarbeitsnormen in ausgewahlten Projekten der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
Buku ini dimaksudkan untuk membantu mengembangkan pendidikan dan pelatihan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia
Policy Paper - No.22Concepts count. this is certainly true in the field of security sector reform (SSR) - where the importance of policy development Assistance Committee (OECD-DAC)
Discussion Paper No.1Jakarta, Januari 2004Oleh kalangan buruh dan serikat buruh, Paket 3 UU Perburuhan ini dinilai sebagai produk hukum cerminan kekalahan kedaulatan negara terhadap otoritas modal dalam mengatur relasi perburuhan
Discussion Paper No.2Jakarta, Mei 2004Oleh kalangan buruh dan serikat buruh, Paket 3 UU Perburuhan ini dinilai sebagai produk hukum cerminan kekalahan kedaulatan negara terhadap otoritas modal dalam mengatur relasi perburuhan
Discussion Paper No.4Jakarta, Oktober 2007Oleh kalangan buruh dan serikat buruh, Paket 3 UU Perburuhan ini dinilai sebagai produk hukum cerminan kekalahan kedaulatan negara terhadap otoritas modal dalam mengatur relasi perburuhan
Discussion Paper No.3Jakarta, April 2005Oleh kalangan buruh dan serikat buruh, Paket 3 UU Perburuhan ini dinilai sebagai produk hukum cerminan kekalahan kedaulatan negara terhadap otoritas modal dalam mengatur relasi perburuhan