In the past few years, the labor movement has faced greater challenges than ever before. If it proves unable to meet these challenges, the movement will lose its relevance and importance.
Judul asli: Building-democracy on the sand-advances and setbacks in Indonesia. Adalah benar bahwa kebanyakan aktor politik di Indonesia telah menyesuaikan diri terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam prosedur demokrasi. Tetapi dengan memberikan prioritas kepada hasil (outcome) dan kebiasaan-kebiasaan umum (budaya) banyak yang mengabaikan kelayakan infrastruktur demokrasi.
Ini adalah buku HAPSARI yang ke-sembilan. Kali ini kami ingin merekam jejak-jejak perjalanan organisasi kami yang letakkan konteksnya dalam arena “bergerak, bersuara,dan berjuang”untuk menegakkan hak-hak azasi manusia,khususnya hak perempuan
This synthesis report is the final step of a process started in 2006 when a group of DAC donor partners commissioned ODI to conduct a joint evaluation of citizens’ voice & accountability”programs.
Trade unions need to form global networks and unite in their response to the challenges of globalization when attempting to fend off this trend.
Militansi agaknya menjadi kata kunci bagi SPPI (Serikat Pekerja Pos Indonesia) untuk bisa eksis dalam pergaulan organisasi pekerja baik dalam skala nasional, regional, maupun global. Militansi menampakkan ketangguhan dalam memperjuangkan sesuatu. Dengan militansi maka persatuan dan kesatuan di antara pengurus dan anggotan menjadi kenyataan yang diperhitungkan banyak pihak.
Salah satu topik paling menarik bagi komunitas pers dalam 5 tahun belakangan ini adalah maraknya gugatan terhadap media dalam kasus pencemaran nama baik. Ini terjadi di seluruh daerah. Tak hanya di jakarta. Maraknya gugatan ini memang sangat menarik perhatian. Sebab ini tergolong fenomena baru dalam sejarah pers kita.
Pasal-pasal tentang penghinaan atau pencemaran nama baik (defamation) banyak dijadikan landasan untuk menghukum wartawan. Di Indonesia pasal-pasal tersebut tersebar di sejumlah peraturan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?/Perdata
Politik di era media massa adalah soal membuat citra. Melalui layar kaca, siaran radio, dan halaman koran, citra bisa dibentuk dan dijejalkan dalam pikiran kolektif publik. Dan citra itu bisa dibuat lebih dahsyat ketimbang ciri-ciri aktual dan kondisi real.
Kehidupan pers pada era demokrasi memiliki tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan pada masa sebelumnya. Di masa orde baru, departemen penerangan (negara) memiliki instrumen surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dalam mengatur dan membatasi pers.