English version: Indonesia military reform 2009-2014: Policy Paper I
How to strengthen the process of military reform in Indonesia? How to ensure that military reform will enable us to transform our military from a political army into a professional armed forces?
DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki nilai strategis karena selalu menjadi cerminan wajah Indonesia di dunia Internasional juga menjadi rujukan bagi banyak daerah dalam membuat kebijakan pembangunan.
Cetak biru ini memberi arahan bagi pembaruan pendidikan hukum berbasis keadilan sosial, dimana kurikulum berbasis keadilan sosial akak mencerahkan pembentukan karakter dalam proses pendidikan hukum.
Dalam sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia, kepastian hukum sebagai alat pematuhan masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi tiap individu dalam sebuah negara untuk mengakses hak hidupnya, dan menjaga kontrak sosial hidup bersama.
Kebebasan berekspresi adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia yang memperoleh pengakuan yang luas. Hak-hak ini dalam deklarasi Hak-Hak Asasi manusia dimuat pada pasal 19.
Kebebasan pers -atau sebagian kalangan memilih menggunakan istilah kemerdekaan pers-tidak pernah berada dalam ruang vakum. Jargon “bebas sebebas-bebasnya” tidak ada dalam realita, karena kebebasan pasti tunduk pada ruang sosial.
Tribute to Andi Munajat.Andi Munajat dan juga teman-teman aktivis penghujung 1980-an ini adalah kelompok penting. Di Yogyakarta mereka merupakan kelompok yang paling banyak melakukan eksperimen aksi. Mulai dari kelompok studi, diskusi, pers mahasiswa, hingga komite aksi.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, yang kemudian disingkat menjadi Pilkada, secara langsung merupakan momentum penting bagi pembangunan sistem politik lokal ke arah yang lebih demokratis. Melalui Pilkada langsung banyak harapan yang disandarkan bagi perbaikan kesejahteraan rakyat di daerah, kepala daerah lebih dekat dengan rakyat karena mendapatkan legitimasi politik langsung dari rakyat...…
Detailed analysis of the prevailing human trafficking situation in 156 provinces of Indonesia make up bulk of this report, and it is expected that it will offer greater utility to organizations and individuals who wish to roll out anti-trafficking interventions in any of those provinces...(see full in book...)