Undang-undang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lahir dari gencarnya tuntutan masyarakat di luar pulau Jawa yang menuntut otonomi penuh dan pembagian pendapatan dari hasil eksploitasi sumber daya alam dan kegiatan usaha yang dihasilkan oleh daerah - malahan sebagian daerah, seperti Riau, Aceh dan Irian meuntut merdeka...(see full in book...)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Deklarasi kebangkitan dan berfungsinya kembali Sarbumusi & Program Umum SarbumusiSARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA (Federation Of Indonesian Moslem Trade Unions)Jakarta, Desember 2000
Keputusan musyawarah nasional III Serikat Pekerja Tekstil, sandang, dan kulit: Anggaran dasar program kerja nasional pedoman keuangan.
Rencana Undang-Undang Pemerintahan DaerahPrinsip-Prinsip RUU Pemerintahan DaerahRingkasan Prinsip-Prinsip RUU Pemerintahan DaerahJadwal Kerja Pansus RUU Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan DaerahRUU Pemerintahan DaerahRUU Perimbangan Keuangan
Edisi Ketiga (3rd edition)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan UmumUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai PolitikUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRDUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat NegaraPeraturan Pemerintah Republik Indo…
In the context of increasing globalisation, worldwide processes of urbanisation are of growing significance to university research and teaching, especially with regards to development policy and economic corporation...The summer school program focused on an active contribution to the “North-South-South” dialogue in the conflict-ridden field of worldwide urbanisation...(see full in book...)
Pendaftaran penduduk dan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan manusia (kejadian vital) secara luas dikenal sebagai alat yang sangat ampuh dalam melindungi hak-hak warga negara dan penduduk lainnya. Di samping itu, keduanya menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki penyampaian pelayanan publik dan aspek-aspek lain dari penyelenggaraan negara.(see ful…
Gus Dur (Ketua PBNU) :Menduduki DPR itu anarki, Kalau datang kesana lalu negosiasi, itu demokrasiMegawati (Ketua PDI) :Jatuhnya korban dikalangan rakyat dan mahasiswa seharusnya tidak usah terjadi jika penguasa tidak melakukan tindak kekerasan.Ali Sadikin ( Anggota Barnas) :Saya dituduh Makar apa? Yang jelas kita mendukung mahasiswa yang reformis.