Setiap institusi yang memegang dan melaksanaan kekuasaan publik wajib bertindak transparan dan akuntabel baik secara politik maupun secara hukum, baik secara vertikal maupun horizontal. Penelitian yang dilakukan oleh KRHN dan Yayasan TIFA mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh KPU
Di sinilah nilai strategis pemantauan terhadap proses penanganan pidana pemilu. Sebab dengan pemantauan ini, kita tidak hanya tahu bagaimana sistem penegakan hukum pidana pemilu bekerja, tetapi juga mengetahui kinerja masing-masing lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus pelanggaran pemilu.
Buku ini memperoleh kontekstualitas karena telah berhasil mengemukakan hal ichwal yang berkaitan dengan berbagai pelanggaran pemilu, khususnya bagaiman proses dan prosedur penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam perundangan maupun kesepakatan diantara para penegak hukum untuk mengatur prosedur beracara.
“Hukum tidak lain kecuali kepentingan mereka yang kuat,” kata Trasymachus ketika berdebat dengan Socrates mengenai masalah keadilan dalam The Republic. Pandangan dan Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Machiavelli dan Hobbes. Secara de Facto hukum bisa menjadi kendaraan bagi kepentingan mereka yang kuat. Hukum juga menjadi alat legitimasi tujuan dan kepentingan mereka yang berkuasa, se…
“Saya sebagai salah seorang warga negara Jepang, pasti mempunyai suatu tanggung jawab atas persoalan sistem perbudakan seks yang dibuat oleh militer Jepang dari tahun 1942-1945, untuk mencari penyelesaian atas ditelantarkan oleh pemerintahh Jepang sampai saat ini. Kami menyebutnya ‘sebagai tanggung jawab sesudah perang’. Kasus ini membuat generasi baru Jepang yang dilahirkan sesudah Peran…