Selain mengupas mengapa Undang-Undang Telekomunikasi yang baru ini di hadirkan, materi muatan yang dibahas dalam buku ini juga menyentuh partisipasi publik dalam memberikan warna pembahasan RUU Telekomunikasi.
Betapa sarat beban di pundak perfilman Indonesia. Hampir satu dekade penguasa negeri ini telah membelenggunya melalui produk regulasi yang tak bisa dipahami. Itulah UU No.8/1992, pasung sejati bagi kebijakan perfilman di Indonesia.Ruang berekspresi para sineas menjadi terkubur. Sementara publik juga tak mendapatkan karya tontonan yang bisa diapresiasi. Industri perfilman nasional pun akhirnya …
Buku ini berjudul Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia: “Perlawanan Terhadap Permohonan Judicial Review Undang-Undang Penyiaran dalam bentuk Adiformandum”. Istilah Adiformandum muncul dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Indonesia Media Law and Policy Centre dan Yayasan SET di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2003 dengan topik “Judicial Review dan Pengaturan Penyiaran In…